PDRB Kabupaten Gorontalo (2008)

Kondisi Daerah

A. Gambaran Umum Daerah

􀂙 Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Gorontalo terletak pada koordinat 121º59’‐ 123º02’ BT dan 0º24’‐1º02’ LU dengan luas wilayah ± 1.846,40 Km² terbagi dalam 17 Kecamatan dan 168 desa/kelurahan. Batas‐batas administrasi Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut :

􀂃 sebelah Utara Kabupaten Gorontalo Utara,

􀂃 sebelah Timur Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo

􀂃 sebelah Barat Kabupaten Boalemo, dan

􀂃 sebelah Selatan Teluk Tomini.

Gambar 1.1

Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Gorontalo

􀂙 Kondisi Tofografi,

Sebagian besar wilayah Kabupaten Gorontalo datar, perbukitan rendah dan dataran tinggi, tersebar pada ketinggian 0 – 2000 M di atas permukaan laut. Sementara keadaan topografi didominasi oleh kemiringan 15 – 40º (45 – 46%) dengan jenis tanah yang sering mengalami erosi. Kondisi dan struktur utama geologi

Pemerintah Kabupaten Gorontalo

KEBIJAKAN UMUM APBD PERUBAHAN 2008

adalah patahan yang berpotensi menimbulkan gerakan tektonik sehingga menyebabkan Kabupaten Gorontalo rawan bencana alam seperti gempa bumi, gerakan tanah, erosi,naborasi dan gelombang pasang serta pendangkalan dan banjir. Ketinggian lahan di Kabupaten Gorontalo terdiri dari 0‐15m seluas 1,54%, 25‐50m seluas 24%, 100‐500m seluas 42,52% 500‐100m seluas 18,92% dan diatas 1000m seluas 13,03%.

􀂙 Kondisi Hidrologi

Aliran sungai yang terdapat di Kabupaten Gorontalo berjumlah 52 buah sungai besar dan kecil sehingga merupakan suatu potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air dan energi. Sumber air untuk keperluan penduduk sehari‐hari disuplai melalui PDAM dan sebagian besar masih mengunakan air tanah dangkal dan sumur dan masih terdapat penduduk yang menggunakan air sungai yang memenuhi kebutuhan sehari‐hari

􀂙 Kondisi Klimatologi

Iklim di wilayah Kabupaten Gorontalo termasuk dalam tipe C (menurut Schmit dan Fergoson) dengan curah hujan setiap tahun rata‐rata 1500 mm/tahun dengan temperatur udara rata‐rata 31,8 o C dengan temperatur maksimum 32,9 o C. Temperatur tertinggi terjadi pada bulan Mei dan temperatur terendah yaitu pada bulan Agustus yaitu 22, 8o C.

B. KEMAJUAN YANG DICAPAI

􀂙 Indikator Ekonomi

Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Gorontalo diarahkan untuk mencapai pertumbuhan yang stabil, menjamin pemerataan dan mendorong perluasan kesempatan berusaha sehingga secara simultan juga akan mengurangi kemiskinan. Hasil dari upaya yang konsisten untuk tetap berada pada kerangka tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup membanggakan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 sebagai tahun pertama RPJMD, Pendapatan Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gorontalo sebesar Rp. 600.871,94 juta, mengalami pertumbuhan sebesar 7,20% pada tahun 2006 dengan nominal Rp. 644.123,40 juta, dan pada tahun 2007 nilai PDRB Kabupaten Gorontalo berjumlah Rp. 692.133,73 juta atau mengalami pertumbuhan sebesar 7,45%.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo

KEBIJAKAN UMUM APBD PERUBAHAN 2008

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tergambar melalui PDRB, PDRB per kapita juga menunjukkan kecenderungan positif. Pada Tahun 2006 PDRB per kapita Kabupaten Gorontalo sebesar Rp. 1.904.897 per tahun, pada tahun 2007 menjadi Rp. 2.045.427 per tahun. Rincian pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita Kabupaten Gorontalo Tahun 2006‐2007 ditunjukkan dengan Tabel I.1

Tabel I.1

INDIKATOR EKONOMI KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2006‐2007

Indikator 2006 2007

Pertumbuhan Ekonomi (%) 7,20 7,45

PDRB (Juta Rupiah) 644.123,40 692.133,73

PDRB Perkapita (Rupiah) 1.904.897 2.045.427

Sumber BPS & Bappeda Kab. Gorontalo

􀂙 Indikator Kesehatan

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia serta mutu kehidupan agar terwujud masyarakat yang maju, mandiri, produktif, sejahtera lahir batin menuju peradaban yang madani dalam menghadapi persaingan global. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibidang kesehatan dilihat dari Umur Harapan Hidup pada saat lahir, Angka Kematian Ibu, Angka kematian Bayi dan Balita

dan Status Gizi. Upaya pencapaian IPM yang tinggi di Kabupaten Gorontalo merupakan upaya pembangunan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Wujud nyata dari komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih tinggi yang menjadi sasaran pembangunan bidang kesehatan antara lain :

♦ Peningkatan aksesbilitas sarana kesehatan dan mutu pelayanan

♦ Pengembangan Program Desa Sehat

♦ Perbaikan Status Gizi Masyarakat

Dari pelaksanaan sasaran pembangunan diatas yang didukung dengan sumberdaya yang ada, baik tenaga kesehatan, sarana dan prasarana maupun pembiayaan, maka salah satu keberhasilan pembangunan kesehatan di Kabupaten Gorontalo dapat dilihat pada peningkatan indikator derajat kesehatan seperti pada tabel berikut ini :

Pemerintah Kabupaten Gorontalo

KEBIJAKAN UMUM APBD PERUBAHAN 2008

Tabel I.2

Derajat Kesehatan Kabupaten Gorontalo

Tahun 2005 – 2007

NO INDIKATOR

CAPAIAN

2005 2006 2007

1 Jumlah Kematian Ibu 17 42 18

2 Jumlah Kematian Bayi 54 143 126

3 Jumlah Kematian Balita 29 64 49

4 Jumlah Kematian Kasar 1.321 1.353 1.378

5 Umur Harapan Hidup 68,7 69,3 70,1

6 Jumlah Balita Gizi Buruk 368 311 596

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Gorontalo

Indikator Pendidikan

Keunggulan sumber daya manusia dari segi kuantitas hendaknya dibarengi dengan keunggulan dari segi kualitas. Ketersediaan sarana pendidikan dan biaya pendidikan yang mudah dijangkau oleh masyarakat sangat berpengaruh terhadap output pendidikan dari segi kualitasnya. Dalam merumuskan program pendidikan di Kabupaten Gorontalo dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematika yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekeuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). Berdasarkan indentifikasi dari berbagai faktor melalui analisis swot tersebut diatas, mendasari analisa kebijakan dan pengambilan keputusan yang menjadi sasaran pembangunan pendidikan di Kabupaten Gorontalo untuk menciptakan pendidikan terjangkau dan bermutu menuju kabupaten cerdas 2015. Adapun capaian indikator pembangunan pendidikan di Kabupaten Gorontalo selang tahun 2005 – 2007 seperti pada tabel di bawah ini :

Pemerintah Kabupaten Gorontalo

KEBIJAKAN UMUM APBD PERUBAHAN 2008

Tabel 2.2

Indikator Pemerataan Pendidikan Dasar dan Menengah

Tahun 2005 ‐ 2007

No Indikator 2005 2006 2007

1. APK

SD+MI 104,24 114,42 114,71

SMP+MTs 68,36 71,84 72,03

SM+MA 31,45 33,34 33,42

2. APM

SD+MI 89,67 94,08 94,32

SMP+MTs 45,32 53,35 53,49

SM+MA 21,40 24,21 24,28

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Gorontalo 2008

􀂙 Indikator Pertanian

Sektor pertanian hingga saat ini masih tetap merupakan basis utama pembangunan daerah. Keunggulan sektor pertanian di Kabupaten Gorontalo dapat dilihat dari penyerapan tenaga kerja yang mencapai 67,00 % dari lapangan usaha yang ada. Demikian pula dalam dalam indikator perekonomian daerah, sektor pertanian memberikan kontribusi 48,79 % dari PDRB kabupaten Gorontalo. Alasan mendasar sektor pertanian menjadi fokus pembangunan adalah walaupun sektor pertanian menyerap sebagian besar tenaga kerja dan mempunyai kontribusi yang besar terhadap PDRB. Dari segi produktivitas juga mengalami kenaikan untuk sektor pertanian dengan capaian sasaran produksi pada tahun 2007 sebagai berikut :

Jagung 96.477,90 Ton

Padi 86.855,18 Ton

Kedelai 163,63 Ton

Perikanan :

Perikanan Tangkap 5.131,6 Ton

Perikanan Budidaya 454,9 Ton

Pemerintah Kabupaten Gorontalo

KEBIJAKAN UMUM APBD PERUBAHAN 2008

Peternakan :

Sapi 63.194 Ekor

Kambing 34.407 Ekor

Ayam 330.069 Ekor

Itik 8.238 Ekor

􀂙 Indikator Fisik Prasarana (Infrastruktur)

Peningkatan prasarana dasar merupakan bagian dari pelayanan umum yang harus disediakan Pemerintah dan tentunya dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Aksebilitas pelayanan infrastruktur masih merupakan masalah yang dihadapi pada masa‐masa yang akan datang. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang direncanakan dengan menganut konsep pengembangan wilayah harus menjadi prioritas karena secara langsung akan mempengaruhi percepatan dan kesinambungan pembangunan, terutama pada beberapa sektor potensial besar antara lain pertanian dan perikanan serta pariwisata.

Di sektor transportasi, percepatan pembangunan infrastruktur ditujukan untuk lebih meningkatkan pelayanan secara efisien, handal, berkualitas, aman dan terjangkau serta untuk mewujudkan sistem transportasi daerah yang terpadu secara intermoda dengan pembangunan wilayah serta sektor lainnya. Terintegrasinya tiga moda angkutan yang dijadikan andalan untuk kondisi geografis di Kabupaten Gorontalo yaitu darat, laut dan udara akan meningkatkan sinergitas kegiatan pembangunan secara lebih cepat.

Ketersediaan sarana transportasi darat yang belum memadai menjadi perhatian pemerintah daerah saat ini, sehingga upaya‐upaya kebijakan yang diambil tentunya dalam rangka pemerataan hasil‐hasil pembangunan, yaitu dengan tercapainya keseimbangan antara perkotaaan dan pedesaan, sehingga masyarakat desa tidak terisolasi serta hasil‐hasil produk pertaniannya dapat terakses dengan baik dan lancar, tentunya dengan ketersediaan infrastruktur berupa fasilitas jalan dan jembatan. Jalan raya di Kabupaten Gorontalo sampai

pada akhir tahun 2007 sepanjang 1.315,18 Km, dari jumlah tersebut hanya 24,17% yang berada dalam kondisi baik, sedangkan yang 67,03% rusak berat dan 8,79% rusak ringan. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi perkembangan daerahdaerah terisolasi. Begitupun ketersediaan sarana transportasi pada wilayah

Pemerintah Kabupaten Gorontalo

KEBIJAKAN UMUM APBD PERUBAHAN 2008

perairan khususnya antar pulau dengan pelabuhan yang masih bersifat darurat serta ketersediaan sarana transportasi perhubungan udara, pos dan telekomunikasi yang belum memadai menjadi perhatian pemerintah daerah saat ini yang penanganannya oleh SKPD pada sektor perhubungan dan ke PU‐an. Sementara dalam masalah penataan perumahan dan pemukiman yang penanganannya pada SKPD sektor ke PU‐an, juga dirasakan belum optimal sehingga upaya‐upaya pembangunan baik gedung‐gedung sarana pemerintah dan

sosial, perumahan maupun penataan taman agar disesuaikan dengan tata ruang yang ada baik peruntukannya maupun kesesuaian penempatannya sehingga terwujud bangunan yang teratur, layak huni dan layak pakai dengan penyediaan prasarana dasar lainnya seperti air bersih dan kelistrikan serta telepon yang memadai terutama bagi masyarakat miskin. Selain infrastruktur transportasi, salah satu infrastruktur wilayah yang sangat menunjang sektor pertanian di Kabupaten Gorontalo adalah infrastruktur pengairan yang juga belum memadai sehingga penanganan sarana prasarananya masih terus dikembangkan melaui SKPD sektor ke PU‐an dengan perbaikanperbaikan dan pemeliharaan pada sarana pengairan dan irigasi yang telah ada.

Permasalahan dan Hambatan

A. Permasalahan

Dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat dengan indikator angka kemiskinan maka keluarga miskin pada tahun 2007 angka kemiskinan 25,56%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2006 yang mencapai 34,12%. Berkurangknya angka kemiskinan ini diakibatkan oleh konsistenya pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk penanggulan kemiskinan melalui program/kegiatan lintas SKPD yang melibatkan masyarakat miskin itu sendiri (Pemberdayaan Masayarakat Miskin). Disamping masalah kemiskinan, pengangguran juga menjadi masalah serius untuk ditanggulangi. Pada tahun 2006 jumlah pengangguran 16,31 %, menurun menjadi 12,78 % pada tahun 2007. Masih tingginya jumlah pengangguran ini diakibatkan oleh prosentase kenaikan jumlah penduduk yang semakin meningkat dan belum seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan ketrampilan kerja. Orientasi lapangan kerja yang diharapkan lebih cenderung kepada lapangan kerja formal seperti instansi pemerintah maupun swasta.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo

KEBIJAKAN UMUM APBD PERUBAHAN 2008

Hal tersebut diatas dapat menjadi permasalahan yang krusial, karena dengan adanya kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak dunia yang mencapai angka diatas $ 120 per barel, dimana negara kita bukan lagi pengekspor minyak tetapi sudah menjadi pengimport minyak bumi. Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap masyarakat khusunya bagi keluarga miskin.

B. Hambatan yang Dihadapi Pada Tahun 2008

Dalam rangka pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan produksi dan produktifitas pertanian sampai dengan triwulan II tahun 2008 upaya-upaya yang telah dilaksanakan adalah menciptakan keterpaduan program antar sektor dan antar SKPD dengan menetapkan sasaran yang terukur sebagai kontrak kinerja SKPD, Camat dan Kepala Desa / Lurah. Salah satu hambatan dalam pelaksanaan untuk mencapai target yang ditetapkan adalah sumber pembiayaan yang terbatas utamanya dari sumber dana APBD. Langkah yang ditempuh mengatasi kendala tersebut adalah mengupayakan mencari sumber pembiayaan lainnya diantaranya dengan mengoptimalkan peran swasta termasuk partisipasi masyarakat. Kendala sumber pembiayaan pembangunan masih terus berlanjut sampai dengan triwulan II tahun 2008. Oleh karena itu upaya untuk pengalokasian anggaran dilakukan seefektif dan seefisien mungkin dengan mengedepankan program – program prioritas dalam APBD Perubahan Tahun 2008.